Sasambotimes, Mataram- Kebijakan Pj Gubernur NTB dinilai keluar dari esensi mensejahterakan masyrakat pasalnya ditengah pergantian kepemimpinan di NTB Pj Gubernur memangkas anggaran beasiswa yang dialihkan ke renovasi kantor Gubernur.
Dikatakan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan menaikkan indeks pembangunan manusia Pj Gubernur dinilai tidak paham tentang prioritas yang esensial.
Sebelumnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) memberikan bantuan bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri.
Kendati demikian, disebutkan sebagai pemanfaatan atau usaha untuk meraih keberhasilan kebijakan sebelumnya mempunyai tujuan baik secara pribadi, individu, maupun skill sebagai kontribusi untuk daerah.
Aktivis pemerhati kebijakan publik Abdul Hafid turut mengkritisi dan memperhatikan esensi dari kebijakan yang di ambil oleh Pj Gubrnur NTB. Ia menilai kebijakan yang mengalihkan anggaran beasiswa ke renovasi kantor Gubernur tidak terlalu urgen.
“Pj Gubernur NTB tidak paham tentang prioritas yang esensial, esensi merenovasi kantor Gubernur dengan memotong beasiswa itu untuk apa,”ungkapnya. Sabtu ,16 maret 2024.
Mantan alumni Magister Mercubuana Abdul Hafid mengungkapkan sumber daya manusia demi meningkatkan IPM NTB jauh lebih urgen.
“Negara lain sudah berpikir 20 tahun kedepan kita hanya berpikir hari ini,”pungkasnya.
Abdul Hafid menegaskan apa yang dilakukan Pj Gubernur NTB itu keliru untuk itu ia meminta kepada stakeholder lebih khusus kepada wakil rakyat yang ada di udayana untuk mengevaluasi kebijakan tersebut.
“Anggota DPRD Provinsi NTB harus sesegera mungkin mengevaluasi kebijakan tersebut karena hanya orang yang ada di dalam kantor saja yang menikmatinya,”tandasnya.
Abdul Hafid menambahkan merenovasi kantor Gubernur juga penting tetapi harus ada pos anggaran yang lain agar kebutuhan peningkatan SDM tidak terganggu. (red)
