 |
| Foto uang tunai dalam dompet, (source/freepik) |
Sasambotimes, Mataram- Beberapa minggu terakhir beredar informasi yang mencuat di publik terkait masalah pemalsuan slip pembayaran SPP di Universitas Muhammadiyah Mataram yang mengakibatkan sejumlah mahasiswa menjadi korban,sebanyak 280 mahasiswa dengan jumlah total kerugian kurang lebih 300 juta rupiah.
Sistem yang lemah memudahkan untuk di retas oleh oknum bermain harga (SPP) di Universitas muhamadiyah mataram ,pemalsuan slip pembayaran (Bank BSI) yang mudah di akses untuk di dapatkan oleh oknum (jalan tikus).
Dugaan kuat Ada aktor petinggi yang ikut terlibat dalam kasus pemalsuan data baik di bagian keuangan maupun di pihak bank. Kurang lebih 300 mahasiswa di paksakan untuk di cutikan, jika tidak membayar kembali uang SPP sebesar 70℅ (3.250.000) dengan waktu yang telah di tentukan,ini juga bertolak belakang dengan yang harusnya di bayar sebesar Rp 2.250.000 sebagai persyaratan pengaktifan Kartu rencana studi (KRS).
Pihak universitas muhamadiyah mataram harus berlaku adil di tengah polemik yang terjadi, tidak langsung kembali membebani mahasiswa,pihak kampus harus mencari tau dalang dari otak semua ini untuk memberikan sanksi kepada para oknum yang sudah bermain puluhan tahun.
Cukup ironis dengan kejadian ini yang merugikan banyak mahasiswa terlebih biaya kuliah yang cukup mahal menambah lagi beban bagi mahasiswa dan orang tua mahasiswa.
Meningkatkatnya ekskalasi persoalan kampus UMMAT pada tahun 2023 tidak lepas dari persoalan medasar mengenai dinamika persoalan Pendidikan di kampus UMMAT yang selama ini sengaja dilakukan pembiaran oleh pihak kampus.
Mencuatnya kasus pemalsuan dokumen slip pembayaran SPP yang menyeret beberapa mahasiswa aktif sebagai pelaku dan menyeret ratusan mahasiswa yang menjadi korban adalah manifestasi kegagalan kampus UMMAT memnciptakan lingkungan kampus yang ilmiah.
Sejak mencuatnya kasus ini, pada hari rabu kemarin pihak kampus memanggil pelaku dan korban untuk dimintai keterangan mengenai pemalsuan dokumen slip pembayan SPP,. Menjadi pertanyaan mendasar, mengapa kasus ini baru terungkap sekarang, sementara kasus ini sudah berlangsung sejak lama?
Kasus ini tidak mungkin terjadi bertahun-tahun kalau hanya dilakukan oleh para pelaku yang berstatus mahasiswa aktif itu sendiri tanpa melibatkan oknum internal birokrasi kampus, yang selama ini kita kenal.Menurut pengakuan salah satu pelaku dan pengakuan pihak birokrasi/rektorat, bahwa kasus ini sudah terjadi sejak tahun 2009 artinya, sekian lama kasus ini bergulir, tidak mungkin kasus ini tanpa sepengetahuan pihak kampus itu sendiri, atau dugaan memang pihak kampuslah yang berperan penting dibalik peristiwa besar penggelapan uang SPP mahasiswa ini. sama dengan peristiwa besar yang kerap terjadi di kampus UMMAT sebelumnya, seperti kasus penjualan Nomor Induk Mahasiswa ‘NIM’ yang menyebabkan ratusan mahasiswa menjadi korban kepemilikan ijazah palsu pada tahun 2014-2015, kasus ini pun tidak diusut dengan tuntas sehingga para pelaku masih tetap berkeliaran di lingkup universitas.
Skema penggelapan SPP Mahasiswa dengan pemalsuan dokumen slip pembayaran SPP merupakan peristiwa kejahatan yang tersusun secara sistematis sehingga bisa terus berlangsung hingga bertahun-tahun dan merugikan Kampus dan mahasiswa itu sendiri. Menjawab pertanyaan apakah kampus tidak mengetahui kasus ini? Bukankah setiap pembayaran SPP mahasiswa, pihak birokrasi selalu melakukan validasi atau mendaftarkan mahasiswa sebagai mahasiswa aktif pada semester yang akan berjalan akan melakukan penyeseuaian data pembayaran SPP kemahasiswaan dengan pihak bank untuk mengetahui secara pasti seberapa banyak mahasiswa telah membayar SPP sesuai fakta slip pembayaran yang diserahkan oleh mahasiswa pada bagian SIAKAD yang menjadi penanggung jawab validasi data kemahasiswaan yang telah membayar SPP pada semester yang akan berjalan.
Bukankah setiap tahun kampus akan melakukan audit terhadap keuangan kampus dan berkordinasi dengan pihak bank mengenai jumlah data kemahasiswa yang telah membayar SPP dengan jumlah pemasukan kampus yang terdapat dari SPP mahasiswa?
Jika pihak birokrasi kampus baru mengetahui kejadian ini hanya karena ada laporan mahasiswa, itu adalah salah satu kebohongan besar pihak birokrasi kampus yang memang selama ini sengaja menutup-nutupi praktek para birokrasi agar bisa terus melakukan eksploitasi terhadap mahasiswa dalam rangka memperkaya diri.
kampus tanpak diam dan Ketika ada ratusan mahasiswa yang dipaksa membayar ulang SPP sampai batas waktu tanggal 27 maret. Ironisnya lagi, kampus ini malah iku-ikut bertindak mewakili birokrasi dengan memaksa mahasiswa/korban agar kasus ini tidak menyebar luas dengan alibi menjaga nama baik kampus UMMAT. Seharusnya kampus membersihkan para oknum yang bermain di dalam ruang lingkup kampus dengan begitu nama baik Akan kembali pulih. (red)
OPINI || Oleh: Kharudin Abas (Khober)
