 |
| Sekjen PB HPMD Hamidun (Foto: istimewa) |
Sasambotimes, Dompu- Adanya aksi yang dilakukan Pegawai honorer yang tergabung Forum Komikasi Honorium Nakes Non ASN (FKHN) pada tanggal 8 November 2022, menuai reaksi publik peryataan Wakil Bupati Dompu kontroversial dalam rekaman video yang merendahkan tenaga kerja honorer nakes. Minggu, (13/10/2022)
Sekjen PB HPMD Hamidun mengatakan, peryataan Wakil Bupati Dompu saat menanggapi masa aksi di depan kantor Bupati Dompu, tidak mencerminkan H.Syahrul Parsan sebagai penjabat publik dan selaku Wakil Bupati Dompu yang dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan hak-hak rakyat nya.
“Kami menegaskan kepada Bapak Abdul Kader Jaelani selaku Bupati Dompu, agar menegur Wakil Bupati Dompu, agar tidak mengeluarkan pernyataan yang merendahkan tenaga kerja honorer,”tegasnya
Lebih lanjut dikatakan Hamidun dengan mempersilahkan pegawai honorer nakes agar keluar dari kerjaan nya. Bupati Dompu harus memberikan tanggapan dengan adanya persoalan ini agar bisa meredamkan suasana dompu yang sedang tidak dalam keadaaan baik-baik saja.
“Kami mendesak Wakil Bupati Dompu agar segera meminta maaf ke tenaga kerja honorer nakes, karna ujaran tersebut telah membuat Instabilitas Daerah tergangu.”pintanya
“Ujaran wakil bupati dompu sangat aroga dan otoriter, bagaimana mau mewujudkan dompu yang relijius kalau pemimpin saja tidak punya etika dan moral berbicara sama rakyat.” Tambahnya
Untuk itu, kami mendesak Pemda, DPRD dan para pihak terkait agar mengidahkan apa yang menjadi tuntutan tenaga honorer nakes non ASN atas tidak adanya informasi perekrutan PPPK Nakes di Kab.Dompu dan penambahan kouta PPPK dan lain-lain. Kami akan terus mengawal persoalan ini hingga persoalan ini mendapatkan titik terang. (Red)