GAKADA Bedah Dugaan Ketidaksesuaian Diagnosis Pasien Rujukan RSUP NTB
Sasambotimes, Mataram- Gabungan Kawula Muda Bima Dompu (GAKADA) Pulau Lombok menggelar dialog publik untuk membahas dugaan ketidaksesuaian diagnosis terhadap sejumlah pasien rujukan asal Bima dan Dompu yang menjalani perawatan di RSUP NTB. Forum tersebut digelar sebagai ruang diskusi terbuka guna mengkaji persoalan pelayanan kesehatan berdasarkan perspektif ilmiah, regulasi, dan pengalaman para pihak terkait.
Dialog bertajuk “Diagnosis Berbeda, Nyawa Dipertaruhkan, Bedah Ilmiah Dugaan Ketidaksesuaian Diagnosis pada Pasien Rujukan dari Bima-Dompu ke RSUP NTB” berlangsung di Kedai Hang Out, Kota Mataram, Senin (3/8/2026) malam. Kegiatan ini menghadirkan Direktur RSUP NTB Asrul Sani, Anggota DPRD Provinsi NTB Nadirah Alhabsy, Akademisi UNBIM Alfisahrin, serta Relawan Kemanusiaan Kaharuddin Abbad sebagai narasumber.
Ketua Umum GAKADA Pulau Lombok Arif Kurniadin, mengatakan dialog tersebut diselenggarakan sebagai tindak lanjut atas berbagai aspirasi masyarakat dan keluarga pasien yang diterima organisasinya terkait pelayanan kesehatan, termasuk dugaan ketidaksesuaian diagnosis pada pasien rujukan.
Menurutnya, forum ini diharapkan menjadi ruang klarifikasi, pertukaran gagasan, sekaligus penyampaian solusi secara terbuka dengan menghadirkan para pemangku kepentingan sesuai kapasitas dan kewenangannya.
Arif menjelaskan GAKADA telah mengundang berbagai institusi yang berkaitan dengan sistem pelayanan kesehatan, mulai dari rumah sakit di Bima dan Dompu, dinas kesehatan kabupaten/kota, hingga Ombudsman RI Perwakilan NTB. Langkah tersebut dilakukan agar pembahasan berlangsung secara komprehensif, berimbang, dan tidak hanya bertumpu pada satu sudut pandang.
“Berbagai laporan masyarakat yang kami terima menjadi dasar dilaksanakannya dialog ini. Kami memandang persoalan tersebut perlu dibahas secara terbuka agar semua pihak dapat memberikan penjelasan sesuai kapasitas dan kewenangannya, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh,”ujarnya.
Arif mengatakan, GAKADA sebelumnya telah berupaya melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan sistem pelayanan kesehatan. Undangan dan koordinasi dilakukan kepada rumah sakit di Bima dan Dompu, dinas kesehatan kabupaten/kota, hingga Ombudsman RI Perwakilan NTB agar pembahasan tidak hanya didasarkan pada satu sudut pandang.
Menurut Arif, Ombudsman RI Perwakilan NTB menyampaikan bahwa persoalan yang diangkat dalam dialog tersebut merupakan bagian dari laporan masyarakat yang sedang diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Karena itu, GAKADA menilai dialog publik penting untuk memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus mendorong lahirnya rekomendasi yang konstruktif tanpa mendahului proses penanganan oleh lembaga yang berwenang.
Melalui forum tersebut, GAKADA berharap tercipta komunikasi yang lebih terbuka antara masyarakat, tenaga kesehatan, pemerintah daerah, dan lembaga pengawas guna memperkuat sistem pelayanan kesehatan di NTB.
GAKADA Pulau Lombok menegaskan bahwa dialog publik tersebut tidak dimaksudkan untuk menghakimi ataupun menyimpulkan adanya kesalahan pihak mana pun. Forum itu digelar sebagai ruang akademik dan partisipatif guna menghimpun masukan serta merumuskan rekomendasi bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan, sekaligus memperkuat sistem rujukan bagi masyarakat, khususnya pasien asal Bima dan Dompu. (red)
