Badko HMI Bali Nusra Warning KPU dan Bawaslu Jaga Integritas
Sasambotimes, Mataram- Ketua Umum HMI-MPO BADKO Bali-Nusra Abdul Halik menilai proses penyelenggaraan pemilu di Nusa Tenggara Barat (NTB) dibuat gaduh.
Ditegaskan Halik terjadinya kegaduhan tersebut karena terjadi gesekan sosial terhadap masyarakat di pileg dan Pilkada kemarin masih di rasakan pada pilkada 2024.
Lebih lanjut Halik menyebut gesekan sosial tersebut masih terjadi ditengah masyarakat seperti yang terjadi hari ini.
“Ini sebagai catatan lemahnya KPU dan Bawaslu dalam mengantisipasi kondisi yang terjadi seperti gesekan sosial yang terjadi tengah masyarakat,” ujarnya.
Untuk menjaga integritas demokrasi KPU dan Bawaslu harus berperan aktif secara masif.
“Oleh itu kami mendesak KPU dan Bawaslu agar kooperatif serta lebih Masif melakukan sosialiasi, terutama menjaga integritas demokrasi,” tegasnya.
Praktek politik yang terjadi di pilkada 2024 bisa kita lihat bahwa hampir setiap kampanye selalu ada keributan dan terjadi konflik ditengah masyarakat.
“Kurangnya literasi karna KPU dan Bawaslu tidak fokus mengurus berlangsungnya proses kampanye paslon,”tukasnya.
Ketua HMI BADKO Balinusra Abdul Halik menyerukan kepada seluruh kader HMI se NTB untuk selalu memantau dan mengawal kinerja KPU dan Bawaslu sampai pada tahapan terlaksana Pilkada pada 27 November 2024.
“Kami akan terus memantau dan mengawal kinerja KPU dan Bawaslu dan terus memberikan warning agar tidak keluar dari relnya,” ungkapnya.
Dalam waktu dekat kami akan melakukan aksi besar-besaran secara serentak di seluruh cabang se NTB.
“Urgen yang terjadi hari ini termasuk keterlibatan ASN dalam politik praktis sampai pada ketidaknetralan penyelenggara pemilu,”tandasnya.
Catatan buram pileg masih meninggalkan teka-teki termasuk paktek money politik masih terus terjadi.
“Praktek penyuapan yang dilakukan oleh caleg terhadap penyelenggara masih menjadi catatan buram masyarakat terhadap pihak penyelenggara,”katanya.
Kita menginginkan pilkada yang produktif sehingga melahirkan pemimpin yang benar-benar dari pilihan rakyat.
“Penyelengara harus bertanggung jawab sebagai penggagas demokrasi sehingga terciptanya pemilu yang jujur aman dan damai serta berintegritas sesuai tugasnya,”tutupnya. (red)
