HMI MPO Mataram Desak Polisi Tuntaskan Kasus Kekerasan Petani Bawang Bima
Sasambotimes, Mataram- HMI MPO Cabang Mataram mendesak Kapolda NTB dan Polres Dompu mempercepat penanganan dugaan kasus kekerasan yang menimpa seorang petani bawang asal Kabupaten Bima di Desa Sori Utu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu.
Dugaan peristiwa tersebut terjadi di area persawahan Desa Sori Utu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu. Korban yang merupakan petani bawang disebut mengalami dugaan penganiayaan dan pengeroyokan, serta kehilangan sejumlah aset pertanian setelah gubuk di lahan garapan diduga dibakar dan terjadi dugaan perusakan serta penjarahan.
Akibat kejadian tersebut, korban dilaporkan mengalami kerugian berupa kerusakan tempat tinggal sementara di lahan pertanian, kehilangan barang-barang yang berada di lokasi, serta terganggunya aktivitas pertanian, termasuk persiapan tanaman bawang yang menjadi sumber mata pencaharian korban.
Ketua HMI MPO Cabang Mataram, Muhammad Isnaini, mengatakan lambannya perkembangan penanganan perkara berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Menurutnya, setiap laporan masyarakat harus mendapatkan penanganan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku.
“Masyarakat menunggu tindakan nyata, bukan sekadar proses yang tidak jelas ujungnya,” tegas Isnaini.
Ia meminta Kapolda NTB dan Polres Dompu menunjukkan keseriusan dalam mengusut seluruh rangkaian dugaan peristiwa tersebut. Menurutnya, setiap laporan dugaan tindak pidana harus dibuka berdasarkan fakta dan alat bukti yang ditemukan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.
“Jangan sampai muncul anggapan bahwa masyarakat kecil kesulitan memperoleh keadilan. Semua dugaan pelanggaran hukum harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
HMI MPO juga mendesak Polres Dompu menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas. Sementara Kapolda NTB diminta melakukan supervisi agar proses hukum berjalan serius dan tidak terkesan berlarut-larut.
Lebih lanjut, HMI MPO meminta penyidik segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang mengetahui maupun yang diduga memiliki keterkaitan dengan peristiwa tersebut. Apabila nantinya ditemukan bukti yang cukup, proses hukum harus dilakukan secara tegas sesuai peraturan perundang-undangan.
“Siapa pun yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum. Penegakan hukum harus memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat,”kata Isnaini.
HMI MPO menegaskan negara harus hadir memastikan perlindungan terhadap korban serta menjamin proses hukum berjalan secara transparan dan berkeadilan.
“Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada laporan dan janji. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata serta kepastian hukum,” pungkasnya. (red)
