Massa Aksi FKHN Honorer Nakes Gedor Kantor Bupati Bima Minta SK Dikeluarkan

Sasambo Times – Puluhan masa aksi yang tergabung dari Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non Nakes ( FKHN ) melakukan aksi demontrasi didepan kantor Bupati Bima. Kamis, (6/10/22).

Aksi demonstrasi yang dilakuan oleh Forum Komunikasi Nakes dan Non Nakes meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bima untuk segera mengeluarkan SK bagi nakes yang belum punya SK sebagai persyaratan pendaftaran dalam perekrutan tenaga P3K dan ASN.

Indra Darmansyah, S. Kep., Nes, mengatakan dalam orasinya, kami inginkan keadilan dan kami tidak akan pulang hari ini sebelum tuntutan kami ditanggapin.

“Nakes adalah pahlawan kemanusiaan namun belum sejahtera”, tuturnya pada saat orasi didepan kantor Bupati Bima. Kamis, 6/10/22.

Sistem penyimputan data P3K ini diduga dipolitisasi. Bupati Bima, Sekda, dan Dinas Kesehatan kabupaten Bima harus bertanggungjawab.

“Lihatlah mereka ini sebagai pahlawan kemanusiaan. Pada saat menangani kasus Covid-19, Nakes dianggap sebagai pahlawan kemanusiaan”, katanya.

Indra, singgung masalah SK, mereka yang dekat dengan pemerintah dan bekerja beberapa bulan diduga sudah mendapatkan SK sedangkan kami yang megabdi puluhan tahun belum mendapatkan SK.

Jika tuntutan kami hari ini tidak ditanggapi maka kami akan mogok kerja secara serentak. “Mulai hari ini kami akan mogok kerja secara serentak sampai tuntunan kami dipenuhi”, tegasnya..

Kami yang ikut demonstrasi hari ini, lanjut Indra, diancam akan dikeluarkan pada tempat kami kerja.

“Aturan apa yang mereka baca sehingga kami diancam dan diintimidasi. Sampai kapanpun,  kami akan memperjuangkan hak kami”, kata Indra.

Kami mendesak bupati bima agar memecat oknum pegawai dinas kesehatan, kepala Puskesmas dan camat Palibelo yang melakukan ancaman dan melakukan intimidasi terhadap tenaga honorer.

“Oknum tersebut harus dipecat karena sudah melakukan intimidasi terhadap tenaga honorer”, pungkasnya.

Sementara itu, Firdaus, SH, anggota DPRD kabupaten bima Fraksi PDIP, turun langsung di kantor Bupati Bima. Ditengah masa aksi, Firdaus mempertanyakan kepada wakil bupati bima atas dugaan intimidasi yang dilakukan oleh oknum dinas kesehatan terhadap tenaga hononer yang ikut tergabung dalam melakukan aksi demontrasi.

“Saya punya bukti terkait dugaan intimidasi yang dilakukan oleh pegawai dinasnya terhadap adek – adek yang demo hari ini”, tutur Firdaus dihadapan wakil Bupati Bima.

Firdaus menambahkan, pastikan teman – teman ini terakomodir pada sistem pendataan. Mau siapun yang lolos, itu urusan nanti, teman – teman eksekutif harus serius jangan sampai kami di DPRD dianggap tidak bekerja.

Saya tidak mau lagi mendengarkan ada intimidasi terhadap tenaga kesehatan dan honorer yang melakukan aksi demostrasi. “Malu kita jika urus daerah dengan cara seperti ini”, pungkasnya.

Wakil Bupati Bima, Dahlan M. Nor, mengatakan pada saat menemui masa aksi, salam sehat semua dan terimakasih sudah hadir disini. Saya atas nama pemerintah daerah menerima dengan baik apa yang menjadi aspirasinya.

Data ini sebagai langkah awal penataan. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan melakukan perbaikan sampai saat ini dan jika ada kekurangan akan kita perbaiki.

“Kita tetap memperbaiki. Bupati Bima sudah mengirimkan surat agar dipermudahkan dalam pendataan”, tutur wakil Bupati pada saat menemui masa aksi. Kamis, 6/10/22.

Wakil Bupati menambahkan, proses ini sampai bulan Oktober, silakan pantau kita terbuka. Pemerintah pusat yang memberikan harapan ini dan kami tindaklajuti dengan profesional.

Adek- adek yang sabar, kita akan bekerja apa yang menjadi aspirasinya, lanjut wakil Bupati.

“Percayalah pada komitmen pemerintah bila perlu diangkat semua sukarela tapi yang memiliki wewenang yang mengangkatnya adalah wewenang pemerintah pusat”, ujarnya.

Kalau ada yang layanin tidak baik laporkan kepada saya. BKD harus layanin Nakes dengan sebaik mungkin.

“Laporkan siapa yang melalukan intimidasi. Saya janji hari ini tidak ada lagi yang melakukan intimidasi”, tegas wakil bupati.

Kaitan dengan tuntutan, kata wakil bupati, kami akan rapat internal dulu agar kami bisa melakukan evaluasi semua.

Menanggapi adanya dugaan jual beli SK. Bupati Bima mengatakan, kasih bukti pada saya jika ada bukti laporkan secara hukum. (Red)