NTB Makmur Mendunia: Antara Janji Pembangunan dan Realitas Masyarakat

Oleh: Aditia Saputra

Sasambotimes, Mataram- Pergantian kekuasaan selalu melahirkan harapan baru. Setiap pemerintahan datang membawa janji perubahan, kesejahteraan, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat. Di Nusa Tenggara Barat (NTB), slogan “NTB Makmur Mendunia” diperkenalkan sebagai simbol optimisme dan arah baru pembangunan daerah.

Narasi tersebut tentu memiliki daya tarik politik yang kuat. Namun dalam praktik pemerintahan, publik tidak hanya menilai dari slogan dan komunikasi politik. Masyarakat pada akhirnya mengukur keberhasilan pemerintah dari sejauh mana kebijakan benar-benar berdampak terhadap kehidupan sehari-hari.

Setelah lebih dari satu tahun pemerintahan berjalan, ruang publik mulai dipenuhi pertanyaan kritis: apakah perubahan yang dijanjikan benar-benar sudah dirasakan masyarakat secara luas?

Pertanyaan itu muncul bukan tanpa alasan. Hingga saat ini, sejumlah persoalan mendasar masih menjadi tantangan serius di NTB. Tekanan harga kebutuhan pokok masih dirasakan masyarakat kecil, kesempatan kerja belum sepenuhnya terbuka, daya beli masyarakat belum pulih secara signifikan, dan persoalan infrastruktur di beberapa wilayah masih menjadi keluhan publik.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah daerah terlihat cukup aktif membangun optimisme melalui berbagai agenda seremonial, publikasi media sosial, hingga penyampaian capaian pembangunan di ruang publik. Langkah komunikasi semacam itu memang penting dalam pemerintahan modern. Namun persoalan muncul ketika narasi keberhasilan tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan kondisi yang dirasakan masyarakat.

Data sosial-ekonomi menunjukkan bahwa pekerjaan rumah pemerintah daerah masih besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di NTB masih berada pada level yang memerlukan perhatian serius dibanding sejumlah daerah lain di Indonesia. Fakta ini menunjukkan bahwa tantangan kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya teratasi.

Kemiskinan tentu bukan sekadar angka statistik. Di balik data tersebut terdapat realitas kehidupan masyarakat yang menghadapi tekanan ekonomi setiap hari: petani dengan biaya produksi yang terus meningkat, anak muda yang kesulitan memperoleh pekerjaan layak, hingga keluarga kecil yang harus bertahan di tengah naiknya kebutuhan hidup.

Situasi menjadi semakin sensitif ketika ratusan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB kehilangan pekerjaan akibat penghentian kontrak kerja. Pemerintah tentu memiliki dasar regulasi dan argumentasi administratif atas kebijakan tersebut. Namun dari sisi sosial, dampaknya tetap dirasakan langsung oleh masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan.

Dalam konteks itu, publik wajar mempertanyakan sejauh mana pemerintah memiliki langkah mitigasi untuk membantu kelompok masyarakat terdampak. Sebab kebijakan publik tidak hanya diukur dari aspek administratif, tetapi juga dari sensitivitas sosial terhadap kondisi warga.

Di sinilah tantangan utama pemerintahan daerah saat ini terlihat jelas: bagaimana menjembatani jarak antara komunikasi politik dan realitas sosial masyarakat.

Pemerintah tampak aktif membangun citra optimisme, sementara sebagian masyarakat masih menunggu perubahan konkret yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar mereka. Jika kondisi tersebut berlangsung terlalu lama, maka risiko yang muncul adalah menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Padahal masyarakat tidak menuntut hasil instan. Publik memahami bahwa pembangunan membutuhkan proses, anggaran, dan waktu. Namun rakyat tetap membutuhkan tanda-tanda keberpihakan yang nyata: lapangan kerja yang lebih terbuka, stabilitas harga kebutuhan pokok, pelayanan publik yang membaik, dan kepastian ekonomi yang lebih terjaga.

Dalam sistem demokrasi, kritik terhadap pemerintah seharusnya dipandang sebagai bagian dari mekanisme kontrol publik, bukan ancaman politik. Kritik justru menjadi pengingat bahwa masih ada persoalan masyarakat yang perlu diselesaikan secara lebih serius.

Sejarah politik juga menunjukkan bahwa pemerintahan yang terlalu fokus pada pencitraan berisiko kehilangan sensitivitas terhadap realitas sosial masyarakat. Ketika ruang publik lebih banyak dipenuhi klaim keberhasilan dibanding penyelesaian masalah konkret, kejenuhan publik perlahan akan tumbuh.

Hari ini masyarakat NTB semakin kritis dan rasional dalam menilai kinerja pemerintah. Publik tidak lagi mudah dipengaruhi slogan besar ataupun pidato optimisme. Ukuran yang digunakan masyarakat sesungguhnya sederhana: apakah kondisi hidup mereka membaik dibanding sebelumnya?

Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak hidup dari narasi pembangunan semata. Rakyat membutuhkan kebijakan yang benar-benar menghadirkan dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Karena itu, jika pemerintah daerah ingin menjaga legitimasi dan kepercayaan publik, fokus utama yang perlu diperkuat adalah memastikan kebijakan pembangunan mampu dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat luas.

Sebab ukuran keberhasilan pemerintahan bukan terletak pada seberapa kuat citra dibangun, melainkan seberapa nyata perubahan yang dirasakan rakyat.

OPINI|Oleh: Aditia Saputra, Sekum (HmI MPO) Cabang Mataram