GAKADA BIDOM Ajukan 5 Tuntutan, Soroti Dugaan Ketidaksesuaian Diagnosis
Sasambotimes, Mataram- Dugaan ketidaksesuaian diagnosis terhadap pasien rujukan asal Bima dan Dompu di RSUD Provinsi NTB menjadi sorotan dalam dialog publik yang digelar Gabungan Kawula Muda Bima Dompu (GAKADA BIDOM) Pulau Lombok di Hangout Coffee, Kota Mataram, Senin (3/8/2026). Forum tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan untuk membedah penyebab persoalan sekaligus merumuskan langkah perbaikan sistem pelayanan kesehatan.
Dialog publik tersebut digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan pelayanan kesehatan di Nusa Tenggara Barat, khususnya terkait dugaan ketidaksesuaian diagnosis, keterbatasan fasilitas kesehatan, serta sistem rujukan pasien dari Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu menuju rumah sakit rujukan di Pulau Lombok.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber drg. H. Asrul Sani, M.Kes. selaku Direktur RSUD Provinsi NTB, Nadirah, S.E., Akt. selaku Anggota DPRD NTB Komisi V, Dr. Alfisahrin, M.Si. dari kalangan akademisi Universitas Bima (UNBIM), dan Kaharuddin Abbad sebagai relawan kesehatan. Dialog dipandu oleh Ketua GAKADA BIDOM Pulau Lombok, Arif Kurniadin, S.Pd., S.H.
Dalam sambutannya, Arif Kurniadin menegaskan bahwa forum tersebut bukan untuk menyudutkan institusi tertentu, melainkan menjadi ruang dialog ilmiah dan penyampaian aspirasi masyarakat agar pelayanan kesehatan di NTB terus diperbaiki.
“Masih banyak masyarakat Bima dan Dompu yang mengeluhkan persoalan pelayanan kesehatan, mulai dari dugaan ketidaksesuaian diagnosis, keterbatasan alat kesehatan hingga panjangnya proses rujukan. Forum ini diharapkan menjadi jembatan lahirnya solusi nyata demi keselamatan pasien,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, GAKADA BIDOM Pulau Lombok menyampaikan lima poin tuntutan kepada Pemerintah Provinsi NTB, Dinas Kesehatan NTB, BPJS Kesehatan, serta manajemen rumah sakit.
Pertama, meminta pemerataan fasilitas alat diagnostik vital seperti CT-Scan yang berfungsi optimal, laboratorium patologi yang memadai, serta fasilitas penunjang lainnya di RSUD Bima dan RSUD Dompu agar masyarakat memperoleh diagnosis yang akurat sejak di daerah asal.
Kedua, mendesak evaluasi total terhadap sistem rujukan berjenjang dengan menghadirkan jalur cepat (fast track) bagi pasien gawat darurat maupun penyakit kronis sehingga keselamatan pasien tidak terhambat oleh proses administrasi.
Ketiga, menuntut penyediaan ambulans rujukan darat dan laut yang memenuhi standar kegawatdaruratan medis, dilengkapi peralatan medis serta tenaga kesehatan yang kompeten selama proses evakuasi dari Pulau Sumbawa menuju Pulau Lombok.
Keempat, meminta RSUD Provinsi NTB menyediakan Posko Informasi dan Pengaduan Terpadu yang memberikan informasi medis secara terbuka kepada keluarga pasien, terutama terkait penegakan diagnosis dan perkembangan kondisi pasien.
Kelima, mendesak Ombudsman RI Perwakilan NTB bersama DPRD Provinsi NTB melakukan audit terhadap pelayanan kesehatan rujukan serta mendorong transparansi penggunaan anggaran kesehatan agar pemerataan fasilitas kesehatan di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu dapat segera diwujudkan.
Arif Kurniadin menegaskan, hasil dialog publik tersebut akan disampaikan secara resmi kepada Pemerintah Provinsi NTB, Dinas Kesehatan NTB, BPJS Kesehatan, DPRD NTB, serta pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.
Ia menambahkan, apabila aspirasi masyarakat tersebut tidak memperoleh respons dan langkah konkret dalam waktu 7 x 24 jam, GAKADA BIDOM Pulau Lombok bersama berbagai elemen masyarakat Bima dan Dompu akan terus mengawal perjuangan tersebut melalui langkah-langkah konstitusional, termasuk aksi massa yang lebih besar.
“Kami berharap forum ini menjadi titik awal pembenahan pelayanan kesehatan di NTB. Hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan berkualitas harus menjadi prioritas bersama,”tutupnya. (red)
