Komisi V DPRD NTB Dorong Pembaruan Alkes dan SDM Rumah Sakit, Cegah Dugaan Salah Diagnosis Pasien Rujukan Bima-Dompu

Sasambotimes, Mataram- Penguatan alat kesehatan (alkes), penambahan dokter spesialis, hingga pembenahan sistem pelayanan rumah sakit menjadi fokus perhatian Komisi V DPRD Provinsi NTB untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan. Upaya tersebut dinilai penting guna mengantisipasi dugaan ketidaksesuaian diagnosis terhadap pasien rujukan, terutama yang berasal dari Kabupaten Bima dan Dompu.

Komitmen itu disampaikan Anggota Komisi V DPRD NTB, Nadira Alhabsy, saat menjadi narasumber dalam dialog publik bertajuk “Diagnosis Berbeda, Nyawa Dipertaruhkan? Bedah Ilmiah Dugaan Ketidaksesuaian Diagnosis pada Pasien Rujukan dari Bima-Dompu ke RSUP NTB” yang diselenggarakan Gabungan Kawula Muda Bima Dompu (GAKADA) Pulau Lombok di Kedai Hang Out, Kota Mataram, Senin (3/8/2026) malam.

Nadira menegaskan, persoalan dugaan salah diagnosis tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada tenaga medis. Menurutnya, kualitas pelayanan kesehatan dipengaruhi banyak faktor, mulai dari ketersediaan alat kesehatan, sistem pelayanan, hingga jumlah dokter spesialis di rumah sakit daerah.

Sebagai mitra kerja rumah sakit milik pemerintah provinsi, Komisi V DPRD NTB, kata Nadira, berkomitmen mengawal peningkatan mutu layanan kesehatan agar masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan berkualitas.

“Yang menjadi prioritas kami adalah keselamatan dan kemaslahatan masyarakat NTB, khususnya warga Bima dan Dompu. Karena itu, pembenahan pelayanan kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh,”ujarnya.

Ia menjelaskan, pasien rujukan dari Bima, Dompu, maupun daerah lainnya harus menempuh perjalanan yang cukup jauh menuju rumah sakit rujukan di Mataram. Selama proses tersebut, kondisi pasien dapat berubah sehingga pemeriksaan ulang menjadi bagian penting sebelum dokter menentukan diagnosis dan tindakan medis.

Namun demikian, Nadira mengakui masih ditemukan kasus dugaan ketidaksesuaian diagnosis yang dipengaruhi keterbatasan fasilitas penunjang serta minimnya tenaga dokter spesialis di sejumlah rumah sakit daerah.

“Saya beberapa kali menerima laporan dari masyarakat Dompu. Ada pasien yang sebelumnya didiagnosis usus buntu dan dipersiapkan menjalani operasi, tetapi setelah diperiksa kembali di rumah sakit provinsi hasil diagnosisnya berbeda. Kondisi seperti ini harus menjadi bahan evaluasi bersama,”katanya.

Menurut legislator dari daerah pemilihan Bima, Dompu, dan Kota Bima tersebut, pembaruan alat kesehatan merupakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan akurasi pemeriksaan medis sekaligus mendukung pelayanan yang lebih optimal.

“Peralatan kesehatan harus terus diperbarui agar hasil pemeriksaan semakin akurat. Pemerintah kabupaten dan provinsi juga perlu memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan,”tegasnya.

Nadira memastikan Komisi V DPRD NTB akan memaksimalkan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan guna mendukung peningkatan layanan kesehatan, termasuk membuka peluang penyusunan regulasi yang memperkuat standar pelayanan medis di NTB.

Ia menegaskan pihaknya siap menerima berbagai masukan dari masyarakat, tenaga kesehatan, maupun akademisi sebagai bahan penyusunan kebijakan di sektor kesehatan.

Selain itu, Komisi V DPRD NTB juga menyatakan siap mendukung kebutuhan anggaran RSUP NTB apabila diarahkan untuk melengkapi sarana dan prasarana, memperbarui alat kesehatan, serta menambah jumlah dan kompetensi dokter spesialis.

Dalam kesempatan tersebut, Nadira turut mengapresiasi keberhasilan RSUP NTB menyelesaikan persoalan utang rumah sakit. Menurutnya, kondisi itu menjadi momentum untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai wakil rakyat dari Bima, Dompu, dan Kota Bima, Nadira mengaku selama ini aktif memfasilitasi masyarakat yang menjalani perawatan di RSUP NTB. Ia juga rutin berkoordinasi dengan jajaran manajemen rumah sakit agar pasien yang membutuhkan penanganan segera dapat memperoleh layanan secepat mungkin.

Di sisi lain, Nadira terus mendorong penguatan pelayanan sosial bagi keluarga pasien melalui kerja sama dengan Rumah Singgah Endri Foundation. Dukungan tersebut mencakup penyediaan tempat tinggal sementara, bantuan kebutuhan pokok, hingga layanan ambulan.

Ia mengungkapkan, pengadaan ambulan untuk Kabupaten Dompu telah dianggarkan dalam APBD 2026. Sementara itu, pengadaan ambulans bagi Kabupaten Bima dan Kota Bima akan diperjuangkan pada APBD 2027 guna memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

“Kami ingin memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tanpa terkendala fasilitas maupun akses. Itu yang terus kami perjuangkan,”tatupnya.