EW LMND NTB Soroti Gejolak PPS dan Aspirasi Masyarakat Pulau Sumbawa
Sambotimes, Mataram– EW LMND NTB menilai aksi yang digelar Aliansi Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) menjadi bagian dari dorongan masyarakat agar pemerintah pusat dan DPR RI segera memberikan kejelasan terkait pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Aspirasi pemekaran tersebut dinilai masih menjadi isu penting bagi masyarakat Pulau Sumbawa.
Ketua EW LMND NTB, Muhammad Ramadhan, mengatakan tuntutan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa telah diperjuangkan selama bertahun-tahun. Namun hingga kini, menurutnya, pemerintah pusat maupun DPR RI belum menunjukkan langkah konkret untuk menjawab aspirasi tersebut.
Ia menilai ketidakjelasan sikap pemerintah berpotensi memicu terus berlanjutnya mobilisasi massa di berbagai daerah selama belum ada kepastian politik dan hukum terkait usulan pemekaran tersebut.
“Negara tidak boleh menutup mata terhadap dinamika yang berkembang di tengah masyarakat Pulau Sumbawa. Aspirasi yang disampaikan secara konsisten selama bertahun-tahun semestinya mendapat ruang dialog yang serius dari pemerintah pusat maupun DPR RI,”ungkapnya.
Selain menyoroti substansi tuntutan PPS, EW LMND NTB juga menaruh perhatian terhadap dampak yang ditimbulkan dari sejumlah aksi pemblokiran jalan yang terjadi selama rangkaian demonstrasi berlangsung.
Menurut Ramadhan, tindakan tersebut lahir dari kekecewaan massa aksi. Namun di sisi lain, kondisi itu dapat memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat apabila berlangsung dalam waktu yang berkepanjangan.
Ia menjelaskan bahwa terganggunya akses transportasi dan distribusi barang berpotensi berdampak pada sektor perdagangan, logistik, hingga mobilitas masyarakat. Sebagai wilayah yang bergantung pada kelancaran arus barang dan jasa, Pulau Sumbawa dinilai dapat mengalami kerugian ekonomi apabila hambatan distribusi terus terjadi.
EW LMND NTB juga menyoroti gangguan akses menuju Pelabuhan Poto Tano yang sebelumnya telah diingatkan sejumlah pihak dapat memengaruhi distribusi logistik dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Lebih lanjut, organisasi tersebut menilai kericuhan yang terjadi dalam aksi PPS di kawasan Pelabuhan Poto Tano, termasuk aksi saling dorong antara massa dan aparat keamanan, menunjukkan meningkatnya ketegangan di lapangan.
Menurut Ramadhan, situasi tersebut menjadi gambaran bahwa persoalan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa tidak lagi dipandang sekadar sebagai isu administratif. Dalam perkembangannya, persoalan tersebut dinilai telah memasuki ranah sosial dan politik yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Ia menilai upaya massa aksi mendekati kawasan pelabuhan yang berujung benturan dengan aparat harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk segera membuka ruang komunikasi dan mencari solusi yang jelas terhadap tuntutan masyarakat.
“Kericuhan yang terjadi di Poto Tano harus menjadi alarm bagi pemerintah pusat dan DPR RI. Jangan sampai aspirasi masyarakat yang belum mendapatkan kepastian justru memunculkan ketegangan sosial yang lebih besar. Negara harus hadir memberikan jawaban, bukan membiarkan masyarakat terus menunggu tanpa kepastian,” tegasnya.
EW LMND NTB menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional yang dijamin bagi setiap warga negara dan harus dihormati oleh semua pihak.
Meski demikian, organisasi tersebut juga mengingatkan pentingnya mengedepankan langkah-langkah yang tidak merugikan masyarakat luas, terutama yang berkaitan dengan aktivitas sosial dan ekonomi.
Karena itu, EW LMND NTB mendorong pemerintah pusat segera membuka ruang komunikasi yang konstruktif dengan seluruh elemen masyarakat Pulau Sumbawa. Langkah tersebut dinilai penting agar tuntutan yang berkembang dapat dibahas secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.
Ramadhan mengatakan kejelasan sikap pemerintah terkait pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa menjadi kunci untuk meredam ketegangan yang berkembang sekaligus menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. (red)
