GERPOSI: WTP Belum Jadi Bukti Rakyat NTB Sejahtera

Sasambotimes, Mataram- Ketua Umum Gerakan Pemuda Oposisi (GERPOSI), Ramadhan Ubba, mengkritik klaim capaian satu tahun kepemimpinan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri. Menurutnya, sejumlah persoalan mendasar di Nusa Tenggara Barat masih memerlukan perhatian serius sehingga narasi keberhasilan pemerintah daerah perlu dikaji secara objektif.

Ramadhan Ubba menilai narasi capaian pemerintah NTB yang banyak disampaikan ke publik perlu dibarengi dengan pembahasan terbuka mengenai berbagai persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi daerah, baik dari sisi keberhasilan maupun tantangan pembangunan.

“Rakyat tidak hidup dari slogan. Rakyat tidak makan dari publikasi. Rakyat tidak sejahtera hanya karena pemerintah terus-menerus mengabarkan dirinya berhasil,”tegasnya

Ia menilai narasi yang menyebut NTB sedang melesat, bertransformasi, bahkan siap mendunia, berpotensi menjadi bentuk euforia politik yang terlalu dini dan jauh dari denyut kehidupan masyarakat di bawah.

“Sangat mudah membuat konten yang dipenuhi kata-kata hebat. Sangat mudah menulis ‘transformasi’, ‘mendunia’, dan ‘keberhasilan’. Tetapi jauh lebih sulit menjawab pertanyaan rakyat tentang pekerjaan, harga kebutuhan pokok, kesejahteraan petani, nelayan, dan masa depan generasi muda NTB,” ujarnya.

Ramadhan menegaskan bahwa pelunasan utang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maupun raihan opini WTP bukanlah alasan untuk menggelar pesta pencitraan yang berlebihan.

“Melunasi utang adalah kewajiban pemerintah, bukan keajaiban. Mengelola keuangan dengan baik adalah tugas yang memang harus dilakukan, bukan prestasi yang layak dipuja setiap hari. Jangan ubah kewajiban menjadi bahan kampanye permanen,” katanya.

Ia juga menyoroti kecenderungan pemerintah yang dinilainya lebih sibuk membangun persepsi dibanding membangun keberpihakan yang nyata kepada rakyat.

“Yang kita lihat hari ini adalah pemerintah yang sangat aktif mempromosikan dirinya sendiri. Setiap capaian dipoles sedemikian rupa seolah-olah NTB sudah keluar dari seluruh persoalannya. Padahal masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan solusi konkret, bukan sekadar narasi optimistis,” kritiknya.

Lebih lanjut, Ramadhan Ubba menyoroti slogan “NTB Mendunia” yang menjadi salah satu identitas pembangunan Pemerintah Provinsi NTB. Ia mempertanyakan sejauh mana konsep tersebut telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

“Jangan terlalu sibuk bermimpi mendunia jika masih banyak persoalan daerah yang belum terselesaikan secara tuntas. Jangan sampai rakyat diminta melihat langit sementara kaki mereka masih terjebak dalam persoalan yang sama dari tahun ke tahun,” sindirnya.

Menurutnya, berbagai penghargaan dan apresiasi dari lembaga negara dapat menjadi salah satu indikator capaian kinerja pemerintah. Namun, ia menegaskan bahwa tolok ukur utama keberhasilan pemerintahan tetap terletak pada sejauh mana kebijakan dan program pembangunan mampu memberikan manfaat nyata serta menjawab kebutuhan masyarakat.

“Ukuran keberhasilan bukan seberapa banyak pujian yang diterima pemerintah, tetapi seberapa banyak masalah rakyat yang berhasil diselesaikan. Ukuran keberhasilan bukan tepuk tangan pejabat, melainkan senyum masyarakat yang benar-benar merasakan perubahan,” ujarnya.

GERPOSI menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan dan kinerja Pemerintah Provinsi NTB. Ramadhan Ubba menilai kritik dan pengawasan publik merupakan bagian penting dalam demokrasi guna memastikan setiap program dan kebijakan pemerintah berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Ketika pemerintah mulai terlalu sibuk merayakan dirinya sendiri, saat itulah kritik harus bersuara lebih keras. Karena tugas oposisi bukan menjadi penggemar kekuasaan, melainkan menjadi pengingat bahwa jabatan publik adalah amanah, bukan panggung pencitraan.”ujarnya

Di akhir pernyataannya, Ramadhan Ubba menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari narasi capaian atau penghargaan yang diterima pemerintah. Menurutnya, ukuran utama keberhasilan tetap terletak pada sejauh mana masyarakat merasakan manfaat langsung dari berbagai program dan kebijakan yang dijalankan.

“Kami percaya kritik yang konstruktif merupakan bagian penting dalam demokrasi. Pemerintah perlu terus membuka ruang evaluasi agar setiap kebijakan dapat diukur berdasarkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.”tutupnya. (Red)